speakersparks.com – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 akan berlanjut hari ini, Selasa (5 Juli 2024), di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan menyidangkan 63 perkara besok.
Menurut jadwal di situs resminya, sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban tertulis Termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawasul dan pengesahan alat bukti para pihak terkait ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
Selain itu, isu politik juga masih mengemuka dengan adanya dukungan dari sejumlah partai politik pendukung untuk memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memasukkan orang-orang yang merugikan dalam kabinet yang akan dibentuknya nanti.
Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 pada Selasa (7/5/2024). Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan menyidangkan 63 perkara besok.
Menurut jadwal di laman resminya, sidang yang beragendakan mendengarkan permohonan tertulis Termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawasul dan alat bukti pendukung para pihak ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
Sidang akan dilakukan oleh tiga panel hakim, masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi. Panel pertama dijadwalkan akan menyidangkan 15 perkara PHPU legislatif untuk wilayah Riau dan Kalimantan Barat.
Panel kedua akan menyidangkan 24 perkara terkait PHPU legislatif di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Yogyakarta, NTT, dan Maluku.
Sementara itu, Panel 3 dijadwalkan akan menyidangkan 24 perkara PHPU legislatif di Provinsi Papua Tengah dan Aceh. Sejauh ini, MK diketahui telah meregistrasi 297 perkara terkait PHPU Legislatif 2024.
Reaksi partai politik pendukung atas tindakan yang merugikan rakyat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengundang orang-orang yang merugikan ke dalam kabinetnya, yang kemudian didukung oleh banyak partai politik pengusung Prabowo – Sandi.
Habib percaya bahwa pernyataan Luft adalah pesan positif kepada teman-temannya untuk tidak mengundang orang yang tidak pantas masuk ke dalam pemerintahan.
“Menurut kami, pernyataan Pak Luft adalah pernyataan normatif, semacam masukan dari teman ke teman. Maksudnya tentu saja jangan membawa orang yang bermasalah,” kata Habib kepada Beritasatu.com, Minggu (5/5/2024).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Viba Yoga Mawladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut Viva, orang-orang beracun yang dimaksud LBP adalah mereka yang tidak mau menerima visi dan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam kabinetnya.
“Saya kira apa yang dikatakan Pak LBP [tentang orang yang merugikan] adalah orang yang berbeda visi dan orang yang tidak mau menerima visi presiden dan wakil presiden terpilih tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam kabinet,” katanya kepada Beritasatu.com, Senin (5 Juni 2024). Dia menambahkan: “Saya kira kita tidak boleh memaksakan orang yang tidak mau menerima visi presiden untuk masuk ke dalam kabinet.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Kaelon mendukung pernyataan Menko Polhukam Ruhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak baik ke dalam kabinet Prabowo Gibran.
Menurut Herman, pernyataan Ruhut tersebut mengingatkan Prabowo untuk memastikan bahwa calon menterinya adalah orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan dirinya.
“Saya sependapat dengan Anda. Pernyataan itu adalah peringatan dan sinyal kuning bahwa kita harus berhati-hati,” kata Herman.
Melanjutkan hubungan antara Ganjar dan Mahmood
Setelah pemilihan presiden 2024, mantan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahood MD memiliki tujuan masing-masing. Ganjar Pranowo mengaku tidak akan bergabung dengan pemerintahan saat ini, tetapi akan tetap berada di partai politik.
“Saya anggota partai politik dan saya tidak akan berhenti dari kegiatan politik,” kata Ganjar kepada wartawan pada hari Rabu (5/8/2024) dalam acara Halal Bihalal di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Berbeda dengan Ganjar, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahmud MD, mengaku akan tetap melanjutkan kegiatan politiknya namun dengan jalur yang berbeda, yaitu masyarakat sipil. Masyarakat sipil mengacu pada keterlibatan dan kontribusi masyarakat sipil dalam proses politik dan mencakup kelompok-kelompok seperti organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan individu yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah.
